Info Terbaru
Organda Minta Pemprov DKI Juga Berisi Subsidi Angkutan Reguler

Organda Minta Pemprov DKI Juga Berisi Subsidi Angkutan Reguler

Jakarta – Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menambah subsidi untuk transjakarta dan tidak menaikkan tarifnya mendapat kritikan dari DPD Organda DKI. Menurut Organda, seharusnya Pemprov DKI melakukan perlakuan yang sama terhadap angkutan umum reguler.

“Seharusnya transjakarta dinaikkan juga. Masa mereka disubsidi terus, sedangkan angkutan reguler tidak, malah selama ini angkutan reguler yang memberikan subsidi,” kata Sekretaris Unit Bus Kota DPD Organda DKI Azas Tigor Nainggolan di Kantor Dinas Perhubungan DKI, Rabu (19/11/2014).

Tigor lalu menjelaskan seputar pemberian subsidi yang dimaksudkannya. Menurut Tigor, selama ini biaya operasional kendaraan per penumpang adalah Rp 6.500. Padahal tarif hanya Rp 3.000. Karena itu, Tigor mengklaim selama ini pengusaha angkutan harus menanggung beban sebesar Rp 3.500 per penumpang.

Jumlah Rp 3.500 itulah yang dinilai Tigor merupakan bentuk subsidi yang diberikan pengusaha angkutan umum kepada penumpang. “Kalau kita bilang biaya operasional kendaraan itu per penumpang Rp 6.500, itu dengan harga solar Rp 5.500. Tarif hanya Rp 3.000. Rp 3500 dari mana? Dari pengusaha yang bayarin,” ujar dia.

“Seharusnya diberlakukan sama antara transjakarta dan angkutan reguler. Berikan kita insentif dan subsidi juga. Bagaimana kita bisa memberi layanan bagus kalau tidak difasilitasi,” ucap mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI memutuskan tak akan menaikkan tarif transjakarta. Tarif bus berjalur khusus tersebut akan tetap sebesar Rp 3.500. Sementara tarif angkutan umum regular di Jakarta disepakati naik sebesar Rp 1.000.

Kenaikan tarif Rp 1.000 disepakati melalui hasil rapat yang dilakukan antara DPD Organda DKI Jakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, hasil rapat nantinya akan dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama untuk kemudian disahkan melalui sebuah peraturan gubernur.

Sumber: kompas.com, 19 November 2014

One comment

  1. seharusnya yg mempunyai pemikiran bagus adalah saudar yg menangani dewan transportasi emang nggak ada orang pinter apah.. nggak punya pemikir nggak usah malu kerjasama dong dengan akademisi buat bantu cari solusi bukan ngarep subsidi mulu.. itu mah kaya anak kecil, anak kecil ajah pinter cari duit.,jaman udah berubah oum..

    buktinya itu kereta api tadinya merugi tetapi sekarang top banget walupun ada pembenahan tetapi terlihat maju.,bukan kaya angkot.. malah mundur minta subsisi mulu.

    kalau car pandang saya , sebenarnya angkot tuch mudah jaman sekarang.
    bikin dong registras para supir-supir angkot online, nanti kalau udah online bisa diatur mau diolah seperti apa bisa, pembayaran ke supir dan setoran ke perusahaan juga bisa terlihat jelas.

    nah bayar angkot juga model elektronik, udah jamnnya kaya beli pulsa HP dan pakai HP.
    nggak bisa tuch preman preman nagih dijalan, udah semuanya dikartu.

    metoda operasional melihat dan meniru busway, jadi nggak ada system ngetem.

    sekalipun ada subsidi itu untuk fasilitas operasional, semisal pemasangan alat elektronik dan pendukungnya internal dan external seperti di mobil angkot fasilitas internal dan diluar untuk haltenya dll.

    gitu loch bro…,makanya cari ketua yg berpikiran maju emang nanti mau seterusnya, manuasia akan tiba ajalnya dan yg akan dinikmati hasil karyanya untuk anak cucu kedepannya berbahagia.

    gitu ajah kok ruwet..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates